Klaim Berbasis TPK, Bupati Sumenep Mutasi Sekcam Bluto Menjelang Purna Tugas

Namun, justru karena alasan tersebut yang dikedepankan, sambung Rakib, publik mempunyai ruang untuk meminta penjelasan lebih detail mengenai kebutuhan organisasi pada kasus Rasadi.

Terlebih sebelumnya, Pemkab Sumenep menyatakan bahwa proses penempatan pejabat mempertimbangkan hasil TPK, kualifikasi, kompetensi, kinerja, pengalaman, dan kebutuhan organisasi.

Maka, transparansi mengenai pertimbangan tersebut akan membuat publik dapat melihat bahwa mutasi bukan sekadar keputusan administratif, melainkan benar-benar lahir dari kebutuhan birokrasi yang terukur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Raja Hantu Sebut Erina Pembohong Besar, Ini Alasannya

Bukan Menguji Kewenangan, tetapi Menguji Akuntabilitas

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang boleh atau tidaknya seorang ASN dimutasi menjelang pensiun. Yang lebih penting adalah bagaimana sebuah kewenangan administratif digunakan secara efektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Jika mutasi tersebut memang merupakan hasil penilaian TPK dan kebutuhan organisasi, penjelasan mengenai dasar pertimbangannya justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem merit dan manajemen ASN di Kabupaten Sumenep.

Sebaliknya, apabila publik hanya mendapatkan penjelasan normatif berupa “penyegaran organisasi”, pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan tersebut akan tetap terbuka.

Lebih jauh, Rakib menilai, masa menjelang purna tugas semestinya juga menjadi momentum penghormatan terhadap perjalanan pengabdian seorang ASN.

“Seorang abdi negara yang telah menghabiskan masa pengabdiannya semestinya mendapatkan penghormatan dan transisi yang baik menuju purna tugas. Karena kalau masih harus dipindahkan, publik wajar bertanya apa urgensinya,” ujarnya.

Kini, Andy Ricky Kurniawan resmi menempati posisi Sekcam Bluto, sedangkan Rasadi menjalankan tugas barunya sebagai Sekcam Saronggi.

Apakah mutasi tersebut benar-benar menghasilkan efektivitas organisasi? sebagaimana tujuan yang disampaikan Pemkab Sumenep. Jawabannya akan terlihat dari kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik dalam waktu yang akan datang.

Satu hal yang masih terbuka untuk dijelaskan Pemkab Sumenep adalah apa urgensi penempatan Rasadi pada jabatan baru ketika masa pengabdiannya tinggal sekitar 44 hari, dan bagaimana TPK mempertimbangkan fakta tersebut dalam rekomendasinya.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya