Pemkab Sumenep Klaim Mutasi Berbasis TPK, Kompetensi Idham Halil Masih Dipertanyakan

Tetapi lebih dari itu, jelas dia, untuk memastikan bahwa kebijakan publik dapat dijelaskan secara terbuka dan diuji berdasarkan aturan yang dibuat Pemkab Sumenep sendiri.

Maka untuk sementara, publik dapat menilai dari dua sisi. Pemkab Sumenep menyatakan proses mutasi telah melalui mekanisme dan penilaian TPK dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, pengalaman dan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, pertanyaan mengenai standar kompetensi jabatan secara spesifik, termasuk persyaratan pendidikan Kepala Bidang Penunjang dan Diklit RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, masih menunggu penjelasan lebih detail.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Arogansi PNS Nakal di Kecamatan Sapeken

Senin besok, redaksi OkeDaily akan menemui langsung Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Benny Irawan untuk memperoleh penjelasan lebih komprehensif.

Apakah standar kompetensi benar-benar menjadi dasar penempatan?, apa persyaratan pendidikan jabatan tersebut?, dan apakah Idham Halil memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan?.

Jawaban atas tiga pertanyaan itu akan menjadi bagian penting dari berita lanjutan redaksi OkeDaily. Bersambung…

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 6