Pemkab Sumenep Klaim Mutasi Berbasis TPK, Kompetensi Idham Halil Masih Dipertanyakan

Dengan harapan mendapatkan jawaban konkrit agar BKPSDM Sumenep mempersiapkan diri, ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi perhatian antara lain:

1. Apa standar kompetensi jabatan Kepala Bidang Penunjang, Pendidikan dan Penelitian RSUD dr. H. Moh. Anwar?
2. Apa persyaratan pendidikan untuk jabatan tersebut berdasarkan Perbup Sumenep tentang SKJ yang berlaku?
3. Apakah kualifikasi pendidikan Idham Halil memenuhi persyaratan tersebut?
4. Apa kompetensi teknis dan manajerial yang dipersyaratkan?
5. Bagaimana TPK PNS Kabupaten Sumenep menilai kesesuaian kompetensi dan pengalaman Idham Halil?
6. Apakah terdapat dokumen hasil asesmen atau penilaian kompetensi?
7. Apa dasar kebutuhan organisasi yang melatarbelakangi penempatan tersebut?
8. Apakah penempatan tersebut berkaitan dengan manajemen talenta atau pengembangan karier ASN?
9. Apa dasar regulasi yang digunakan secara spesifik untuk menetapkan Idham Halil pada jabatan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membuat persoalan ini menjadi terang.

AWDI Sumenep: Klaim Harus Bisa Diuji

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam setiap kebijakan publik, kata Rakib, Pemkab Sumenep tentu berhak mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Namun, kewenangan tidak membuat sebuah keputusan kebal dari pertanyaan publik.

Apalagi, ketika Pemkab Sumenep sendiri telah menyebut bahwa keputusan tersebut telah mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan pengalaman.

“Jika demikian, parameter tersebut semestinya bukan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kami juga tidak akan terburu-buru menyimpulkan bahwa Idham Halil tidak memenuhi standar jabatan,” tegas Rakib.

Kesimpulan semacam itu, imbuh dia, harus didasarkan pada dokumen dan ketentuan yang dapat diverifikasi.

Sebaliknya, ia juga tidak akan menganggap pernyataan “sudah sesuai prosedur” sebagai jawaban final sebelum mengetahui prosedur, standar dan parameter yang dimaksud.

“Di sinilah fungsi pers sebagai kontrol sosial bekerja. Bukan untuk menjatuhkan pejabat, apalagi untuk mengintervensi kewenangan Pemkab Sumenep,” kata Rakib.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya