Nasional | Sabtu, 17 Januari 2026 - 15:05 WIB
Transparansi dalam seleksi Sekda bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi juga menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sumenep. Tim Okedaily.com akan terus mengawal proses ini dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Berita | Sabtu, 17 Januari 2026 - 12:38 WIB
Sikap kompak Ketua Pansel dan BKPSDM yang terkesan melempar tanggung jawab ini seakan membuka perspektif publik, bahwa Pemkab Sumenep inkonsisten atas regulasi yang ditetapkannya. Kemudian untuk siapakah seleksi Sekda Kabupaten Sumenep 2026?
Nasional | Jumat, 16 Januari 2026 - 20:30 WIB
Dalam pernyataannya, Agung, menilai bahwa pengungkapan di Pekanbaru seharusnya menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum di daerah, khususnya Polres Pelalawan untuk segera bertindak tegas.
Berita | Jumat, 16 Januari 2026 - 16:47 WIB
Jika polemik ini tidak segera dijelaskan secara terbuka, publik khawatir seleksi tersebut hanya akan menjadi formalitas administratif, bukan proses meritokrasi yang adil dan profesional.
Editorial | Jumat, 16 Januari 2026 - 08:33 WIB
“Saya juga memiliki pandangan, Pj Sekda itu diperbolehkan menjadi ketua atau anggota Pansel, selama dia tidak ikut mencalonkan diri sebagai Sekda definitif,” ujar Asrawi.
Berita | Kamis, 15 Januari 2026 - 13:15 WIB
Minimnya informasi mengenai mekanisme pembentukan Pansel pengisian JPT Pratama Sekda Kabupaten Sumenep, memunculkan ragam pertanyaan publik tentang transparansi dan keterbukaan dalam prosesnya.
Sosial Agama | Rabu, 14 Januari 2026 - 19:33 WIB
Kebanggaan mendalam turut dirasakan oleh Kepala KUA Kecamatan Pasongsongan, Kyai Muhammad Sadik. Menurutnya, pencapaian Gus Adim adalah bukti bahwa dedikasi tulus di akar rumput akan selalu membuahkan hasil yang manis.
Berita | Rabu, 14 Januari 2026 - 13:57 WIB
Kondisi tersebut memantik pertanyaan serius mengenai pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran MBG. Jika kualitas makanan seperti itu terus terjadi, sambung dia, maka patut diduga ada persoalan dalam tata kelola dapur penyedia.
Berita | Selasa, 13 Januari 2026 - 13:50 WIB
Penting untuk diketahui, bahwa pengelolaan dana publik tidak boleh berjalan seperti sulap, muncul dan hilang tanpa jejak pengawasan. Negara hukum menuntut keterbukaan, bukan simsalabim.
Editorial | Senin, 12 Januari 2026 - 12:08 WIB
Dengan menguatnya keluhan publik, dugaan kredit tanpa agunan, serta kasus agunan yang tak kunjung dikembalikan, bayang-bayang sanksi OJK kini membayangi BPRS Bhakti Sumekar.