Dari Perdagangan ke RSUD, AWDI Sumenep Pertanyakan Kompetensi Idham Halil

Menurut dia, jika setiap pertanyaan mengenai kompetensi hanya dijawab dengan kalimat “itu kewenangan Bupati”, maka ruang kontrol publik akan menjadi sempit.

Padahal, pemerintah daerah sendiri telah membuat standar kompetensi jabatan. Standar itu tentu tidak dibuat sekadar untuk memenuhi lembar administrasi.

Kalau standar kompetensi memang menjadi instrumen sistem merit, maka standar tersebut semestinya dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang dinilai layak menduduki jabatan tertentu.

Baca Juga :  Asal-asalan Bisa Kena Denda Puluhan Juta Rupiah, Siapa Boleh Bangun Polisi Tidur?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Bidang di RSUD Bukan Sekadar Jabatan Administratif

Ada hal lain yang patut diperhatikan. Kepala Bidang di RSUD merupakan jabatan manajerial yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi. Karena itu, persoalan kompetensi tidak semestinya hanya dilihat dari pangkat, golongan atau status ASN.

Ada kompetensi manajerial. Ada kompetensi teknis. Ada pengalaman kerja. Ada pemahaman terhadap tugas dan fungsi. Dan ada kebutuhan organisasi yang harus dipertanggungjawabkan.

Apalagi nomenklatur jabatan yang dipercayakan kepada Idham Halil bukan satu bidang yang sederhana, yaitu berkaitan dengan penunjang, pendidikan dan penelitian medis di RSUD.

Tiga fungsi tersebut berada dalam satu nomenklatur jabatan dan memiliki karakter pekerjaan yang berbeda dari urusan perdagangan.

Dengan demikian, pertanyaan publik sudah seharusnya tidak diarahkan kepada pribadi Idham Halil. Yang perlu diuji justru proses pengambilan keputusan penempatannya.

Jika ternyata Idham Halil memiliki kompetensi yang sesuai, pengalaman yang relevan, pernah menjalani asesmen, atau memiliki dasar pengembangan karier yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penjelasan pemerintah justru akan mengakhiri polemik.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya