Dari Perdagangan ke RSUD, AWDI Sumenep Pertanyakan Kompetensi Idham Halil

Maka dari itu, tata kelola organisasi rumah sakit membutuhkan pejabat yang mampu menjalankan fungsi manajerial sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pejabat tentu boleh belajar. Pejabat boleh beradaptasi. Bahkan pejabat juga dapat dikembangkan melalui penugasan lintas bidang.

Namun, pemerintah daerah tetap berkewajiban memastikan bahwa keputusan tersebut mempunyai dasar yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Pindah! Skandal Gedung Dinkes Bakal Seru

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jangan sampai masyarakat hanya diminta percaya kepada hasil akhir sebuah mutasi, tanpa pernah mengetahui proses yang melahirkannya.

Jabatan Bukan Hadiah, Kompetensi Harus Teruji

Di sinilah OkeDaily melihat persoalan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Bukan karena Idham Halil berasal dari urusan perdagangan lalu otomatis tidak layak bekerja di RSUD dr. H. Moh. Anwar.

Bukan pula karena gelar S.T., M.T. kemudian otomatis tidak relevan dengan lingkungan rumah sakit. Persoalannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih serius.

Apakah kompetensi, kualifikasi, pengalaman, kinerja dan kebutuhan organisasi telah menjadi dasar penempatannya?. Jika jawabannya iya, pemerintah tinggal menjelaskan.

Jika ada asesmen, buka mekanismenya. Jika ada standar kompetensi, tunjukkan keterkaitannya. Jika berdasarkan kebutuhan organisasi, jelaskan kebutuhan tersebut. Jika merupakan bagian dari pengembangan talenta dan karier, jelaskan kerangka pengembangannya.

Transparansi justru dapat menjadi pelindung bagi pemerintah daerah dan pejabat yang dilantik. Sebab semakin jelas dasar sebuah keputusan, semakin kecil ruang bagi prasangka. Sebaliknya, semakin tertutup prosesnya, semakin besar pertanyaan yang muncul.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya