Dari Perdagangan ke RSUD, AWDI Sumenep Pertanyakan Kompetensi Idham Halil

“Ya begitupun sebaliknya, tanpa penjelasan yang memadai dari pemerintah daerah, maka ruang spekulasi akan semakin terbuka,” ungkap Rakib.

Publik Berhak Menguji Proses, Bukan Menghakimi Orang

Dalam konteks jurnalistik, penting membedakan antara mempertanyakan proses dengan menuduh seseorang tidak kompeten. Rakib, tidak sedang menyimpulkan bahwa Idham Halil tidak kompeten.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kesimpulan tersebut hanya dapat dibuat setelah standar jabatan, persyaratan, rekam pengalaman, hasil asesmen dan dokumen penilaian yang relevan diketahui dan diuji.

Yang dipersoalkan saat ini adalah transparansi dasar penempatannya. Karena itu, setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang patut dijawab oleh Pemkab Sumenep dan BKPSDM Kabupaten Sumenep.

Pertama, apa standar kompetensi jabatan Kepala Bidang Penunjang, Pendidikan dan Penelitian RSUD dr. H. Moh. Anwar?

Kedua, apa kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan?

Ketiga, bagaimana pengalaman kerja Idham Halil dinilai terhadap persyaratan tersebut?

Keempat, apakah telah dilakukan asesmen kompetensi sebelum penempatan?

Kelima, apa dasar pertimbangan BKPSDM dalam proses penempatan tersebut?

Keenam, apakah penempatan tersebut merupakan bagian dari pengembangan karier, manajemen talenta, mobilitas talenta atau kebutuhan organisasi tertentu?

Ketujuh, dokumen atau keputusan apa yang menjadi dasar penetapan penempatan tersebut?

“Pertanyaan-pertanyaan ini bukan vonis. Ini adalah pertanyaan kontrol publik terhadap kebijakan kepegawaian pemerintah daerah,” tegas Rakib.

Jangan Sampai RSUD Menjadi Ruang Eksperimen Birokrasi

RSUD dr. H. Moh. Anwar bukan kantor administratif biasa. Ia merupakan institusi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya