Dari Perdagangan ke RSUD, AWDI Sumenep Pertanyakan Kompetensi Idham Halil

Pemkab Sumenep Memiliki Standar Kompetensi Jabatan

Pertanyaan tersebut semakin menarik karena Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memiliki regulasi mengenai standar kompetensi jabatan.

Perbup Sumenep Nomor 43 Tahun 2025 mengatur Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Regulasi tersebut kemudian diubah melalui Perbup Sumenep Nomor 5 Tahun 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Proyek Rehab Sedang SMPN 1 Nonggunong Diduga Tak Sesuai RAB

Tidak berhenti di sana, Perbup Sumenep Nomor 7 Tahun 2026 juga mengubah ketentuan dalam lampiran standar kompetensi jabatan administrator.

Menariknya, konsideran Perbup 7/2026 secara khusus menyebut Perbup Sumenep Nomor 71 Tahun 2025 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD dr. H. Moh. Anwar sebagai salah satu dasar penyusunan standar kompetensi jabatan.

Dengan demikian, persoalannya menjadi semakin spesifik. Dimana Pemkab Sumenep memiliki standar kompetensi, dan RSUD memiliki struktur organisasi dan uraian tugas. Sistem merit juga memiliki kerangka regulasi.

Maka publik tinggal meminta satu hal, tunjukkan hubungan antara standar tersebut dengan keputusan penempatan Idham Halil. Bukan sekadar mengatakan mutasi adalah kewenangan kepala daerah.

Kewenangan Bupati Bukan Jawaban Tunggal

Tidak ada persoalan dengan pernyataan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan dalam manajemen kepegawaian sepanjang dijalankan sesuai ketentuan.

Namun, kata Rakib, kewenangan kepala daerah dan kompetensi jabatan merupakan dua persoalan yang berbeda, dan keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

“Yang dipersoalkan bukan siapa yang berwenang mengangkat. Yang dipersoalkan adalah apakah pejabat yang diangkat memenuhi kompetensi jabatan yang telah ditetapkan,” jelas Rakib.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya