Pemkab Sumenep Klaim Mutasi Berbasis TPK, Kompetensi Idham Halil Masih Dipertanyakan

OkeDaily – Polemik penempatan pegawai negeri sipil (PNS) Idham Halil, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Penunjang, Pendidikan dan Penelitian (Diklit) RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, kini memasuki babak baru.

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Ir. Benny Irawan, S.T., M.T., telah memberikan tanggapan resmi kepada redaksi OkeDaily terkait pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pengawas pada 18 September 2026.

Namun, jawaban tersebut belum secara spesifik menjelaskan hal yang menjadi inti pertanyaan publik. Apa standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang digunakan ketika Idham Halil ditempatkan pada posisi Kepala Bidang Penunjang dan Diklit RSUD dr. H. Moh. Anwar?.

Baca Juga :  Kasus Penganiayaan Wartawan di Sumenep, Ketum Wakomindo Pusat Ingatkan Tiga Kekuatan Pers

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan kata lain, pemerintah daerah Sumenep telah menjelaskan mekanisme secara umum, tetapi pertanyaan mengenai kesesuaian persyaratan jabatan secara spesifik masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Pemkab Sumenep Klaim Mutasi Telah Melalui Prosedur

Dalam tanggapannya, Benny Irawan menyampaikan bahwa setiap proses pengangkatan, perpindahan dan mutasi jabatan struktural di lingkungan Pemkab Sumenep telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab Sumenep juga menyebut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta ketentuan teknis manajemen kepegawaian lainnya sebagai rujukan.

Menurut Benny, kebijakan penempatan pejabat didasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS Kabupaten Sumenep, dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, pengalaman dan kebutuhan organisasi.

Pemerintah daerah Sumenep juga menegaskan bahwa pengangkatan pejabat struktural dirancang untuk menjalankan fungsi manajerial administrasi, koordinasi dan manajerial perkantoran.

Penjelasan tersebut sekaligus menjadi jawaban Pemkab Sumenep atas anggapan bahwa pejabat yang ditempatkan pada bidang rumah sakit harus memiliki latar belakang tenaga kesehatan.

Menurut Benny Irawan, substansi teknis medis, pelayanan klinis serta dokumen yang membutuhkan otoritas tenaga kesehatan tetap ditangani tenaga fungsional kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin sesuai ketentuan.

Pertanyaan Utamanya Belum Terjawab

OkeDaily mencatat, penjelasan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep tersebut penting untuk memberikan konteks mengenai fungsi pejabat struktural di rumah sakit.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya